Denny Indrayana Sebut Anies Baswedan Bakal Jadi Tersangka KPK, Nasdem: Informasinya Belum Tentu Benar

Liputan6.com, Jakarta Partai Nasdem menanggapi santai terkait isu Anies Baswedan bakal dijadikan tersangka kasus korupsi oleh KPK. Isu ini pertamakali dihembuskan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana.

"Itu kan dari kemarin kan. Denny Indrayana kan selalu bersuara, terkait dengan mungkin dapat informasi yang tidak tepat, tapi apapun itu semua kan berjalan, proses penegakan hukum dilakukan oleh KPK yang terkait dengan formula E misalnya, kan berjalan terus," kata Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, kepada wartawan, dikutip Kamis (22/6/2023).

Sahroni mengaku partainya lebih baik menunggu proses selanjutnya dari KPK ketimbang berandai-andai.

"Nah kita tunggu proses selanjutnya bagaimana. Tapi kalau Denny Indrayana ngomong kan biasa kan ngomong-ngomong aja dia. Ya namanya, mungkin, dapat informasi ya belum tentu bener, belum tentu salah juga," ujarnya.

Namun, kata Sahroni, upaya politik memang selalu dinamis dan tidak selalu lurus dan benar.

"Tapi yang namanya upaya politik kan selalu dinamis, tidak selalu mulu arahnya selalu benar, tidak. Dinamis sekali lah," ucap dia.

"Ini kita lihat nanti, dua bulan terakhir misalnya langkah-langkah partai politik mengambil sikap misalnya menentukan dalam situasional saya yakin yang terbaik nanti," imbuhnya.

Diketahui, Denny Indrayana menyebut KPK ngotot ingin segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Denny mengungkap KPK telah menggelar ekspose kasus Formula E sebanyak 19 kali demi menjerat Anies Baswedan.

Denny mengaku mendengar kabar itu dari anggota DPR.

"Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat," ujar Denny dalam cuitannya di media sosial Twitter, Rabu (21/6/2023).

Denny menduga, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun, hingga 2024 nanti sengaja dilakukan demi kepentingan politik semata. Masa jabatan Firli Bahuri cs diperpanjang untuk memukul lawan politik.

"Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑞𝑢𝑜," ucap Denny.